Oleh: Dominggus Elcid Li PhD*
Jika keuangan negara itu defisit, dan tidak mampu dipakai untuk membiayai PCR gratis seharusnya inovasi PCR murah dengan metode pool test perlu didukung. Salah satu contoh inovasi PCR murah adalah dengan menggunakan model pool test (test massal). Dengan satu reagen, kita bisa memeriksa satu kelompok antara 4 hingga 10 orang maksimal dalam satu pool. Sejak beroperasi tanggal 16 Oktober 2020, hingga saat ini Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT (Lab Biokesmas NTT), telah memeriksa 16.200 sample warga secara gratis. Laboratorium ini memang insiatif warga, namun diresmikan oleh Menteri Kesehatan Terawan, dan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat.
Ya, reagen yang dipakai merupakan hasil pengiriman Kementrian Kesehatan uang APBN, sedangkan APD (Alat Pelindung Diri) dan honor laboran lainnya didapat dari APBD Provinsi NTT. Hal utama yang membedakan adalah seluruh biaya dibuat seminimal mungkin. Dengan cara ini tak hanya 16 ribuan sample yang sudah diperiksa, tetapi Lab Biokesmas NTT sedang melakukan pengawalan terhadap 110 Sekolah (SD dan SMP) di Kota Kupang yang melakukan pendidikan tatap muka.
Memasuki minggu ketiga surveilens sekolah, sudah 50 sekolah yang mendapatkan layanan test PCR gratis. Setiap hari belasan laboran dan para sukarelawan bekerja dari satu sekolah ke sekolah yang lain memastikan anak-anak dites. Pagi jam 8 pagi para laboran di Lab Biokesmas NTT sudah turun ke sekolah, mensosialisasikan standar protokol kesehatan, dan jika sample banyak pulang jam 2 dini hari adalah hal biasa. Tidak ada uang lembur, hanya kepuasan hati bahwa kita sudah berbuat yang terbaik pada saat dibutuhkan.
Di masa pandemi kami berharap agar masyarakat bisa lebih banyak yang dibantu dan ditolong. Khusus untuk adik-adik kami di sekolah, dengan cara ini kami berharap learning loss selama pandemi bisa dihentikan. Para laboran bukan PNS, mereka adalah anak-anak muda yang tergerak hatinya untuk bekerja saling bantu di masa pandemi dan tetap bertahan sejak Juni 2020. Bukankah seharusnya kita bergotong royong dalam kesusahan, dan tidak malah mengambil untung sendiri?
Seharusnya inovasi yang memungkinkan harga test PCR murah ini terus dibuka dan dibuat massal sebagai sebuah terobosan kebijakan publik di level kementrian, dan segera diduplikasi secara nasional. Jelas dengan cara ini kewajiban test PCR sebagai syarat bepergian tidak membebani masyarakat. Pertanyaannya, mengapa inovasi semacam ini tidak dibuka, diuji, dan diadopsi sebagai sebuah kebijakan publik, padahal sudah sangat dibutuhkan.
Inovasi PCR murah perlu diusahakan, karena kita butuh untuk berbagai macam hal. Pertama, untuk syarat mobilisasi, dengan PCR murah aktivitas ekonomi bisa dipulihkan dengan lebih cepat. Dengan cara ini masyarakat kelas bawah pun tidak didiskriminasi, mereka masih bisa tetap bergerak.
Kedua, dengan kemudahan ini pemerintah pun akan mendapatkan manfaat, sebab pemulihan ekonomi bisa berlangsung lebih cepat, dan defisit neraca anggaran negara bisa kita kurangi. Ketika aktivitas ekonomi warga dihambat atau diperlambat, bagaimana mungkin pajak bisa dibayar?
Ketiga, persoalan biosecurity merupakan persoalan serius yang perlu kita waspadai ke depan. Model ‘perang biologi’ yang menempatkan aktor non manusia sebagai faktor penyerang perlu diantisipasi dengan model surveilens kelas satu. Di NTT misalnya sebelum Covid-19, munculnya AFS (African Swine Fever) yang masuk lewat Dili dan menerabas ke seluruh pulau di NTT sudah menjadi persoalan tersendiri hingga hari ini.
Keempat, euforia orang untuk bepergian yang sejalan dengan kondisi kasus positif yang melandai seharusnya membuat kita meningkatkan kewaspadaan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan outbreak massal. Tanpa hadirnya laboratorium surveilens di Indonesia maka ketika terjadi outbreak kita tidak punya instrumen yang cukup memadai dan murah untuk memetakan besaran kasus. Kita seharusnya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan lampau, dan menentukan prioritas dengan lebih baik.
Saat ini test PCR masih merupakan golden test. Pemerintah perlu melakukan investasi lebih untuk menghasilkan kebijakan pro rakyat dalam masa pandemi. PCR murah bahkan gratis merupakan satu kebijakan yang mungkin ditempuh, asalkan para pembuat kebijakan tidak menutup pintu terhadap inovasi warga yang sudah jalan, ini saatnya kita pergunakan segala cara untuk memulihkan perekonomian kita, dan di saat yang sama tetap waspada terhadap kemungkinan siklus penyebaran berikut.
Jika pemerintah menetapkan harga test PCR sebesar 300 ribu rupiah untuk test individual. Bisa dibayangkan berapa penghematan yang bisa kita lakukan di level negara, jika dengan biaya yang sama Lab Biokesmas bisa memeriksa 4 hingga 10 orang. Bisa dibayangkan berapa banyak keluarga yang bisa terbantu, dan berapa banyak nyawa yang bisa kita selamatkan. Kita bisa, jika kita mau, dan buat. Di Kupang (NTT) kita sudah lakukan itu, sudah saatnya Jakarta berubah.
*Wakil Ketua Lab Biokesmas NTT, Anggota Forum Academia NTT, Direktur IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)
Foto : Leko NTT
