Sabtu, Mei 18, 2024
Google search engine
BerandaPOLHUKAMPolitikSAIFUL MUJANI: DALAM IDEOLOGI EKONOMI, MASYARAKAT INDONESIA TIDAK TERPOLARISASI

SAIFUL MUJANI: DALAM IDEOLOGI EKONOMI, MASYARAKAT INDONESIA TIDAK TERPOLARISASI

Siaran Pers
SAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING (SMRC)

Jakarta, 23 Maret 2023

Dalam ideologi ekonomi, masyarakat Indonesia cenderung moderat dan tidak terpolarisasi karena persaingan politik dalam pemilihan presiden. Demikian temuan studi yang dipresentasikan Prof. Saiful Mujani dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Polarisasi di Pilpres 2024? (bagian 2)”. Program ini disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 23 Maret 2023.

Video utuh pemaparan Prof. Saiful Mujani bisa disimak di sini: https://youtu.be/vKFpG7TtgGc

Saiful menjelaskan bahwa isu mengenai polarisasi adalah perdebatan lama yang pada mulanya lebih banyak mengenai persoalan ekonomi: kiri atau kanan. Di Eropa, kiri artinya lebih pro-negara atau sosialis, kanan lebih liberal atau lebih percaya pada individu atau masyarakat yang bisa mengatasi persoalan ekonomi sendiri.

Di Amerika Serikat, yang disebut kelompok liberal adalah kiri atau menginginkan peran negara lebih besar untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang berkembang di dalam masyarakat. Sementara yang kanan adalah yang lebih percaya pada kemampuan masyarakat sendiri menanggulangi persoalan-persoalan ekonomi rakyat itu sendiri, tidak menginginkan intervensi negara terlalu banyak. Bentuknya yang lebih populer dan lebih sederhana adalah bahwa negara seharusnya tidak mengambil pajak dari warga terlalu banyak. Mereka menginginkan rakyat mendapat kesempatan lebih besar untuk berusaha sendiri. Kalau pun mau membantu rakyat yang kurang mampu, itu adalah inisiatif atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Di Indonesia, lanjut Saiful, perdebatan mengenai ekonomi ini juga relevan. Ada yang berharap negara lebih mengambil peran dalam menanggulangi persoalan ekonomi yang ada di masyarakat, namun kemungkinan juga ada yang tidak menginginkan demikian. Namun yang lebih penting, menurut dia, adalah apakah perbedaan ideologi ini membuat masyarakat terbelah? Apakah cukup besar warga yang ada di ektrim kanan dan cukup besar yang berkumpul di ektrim kiri? Ini, menurut Saiful, adalah konsep polarisasi.

Dalam studi ini, masyarakat diminta memberi skor pada dirinya antara 0 sampai 10, di mana semakin mendekati 0 berarti semakin pro pada pandangan bahwa pemerintah bertanggung-jawab bagi kesejahteraan rakyat, sementara semakin mendekati 10, berarti semakin mendukung gagasan rakyat harus mengurus dirinya sendiri dan bertanggung-jawab atas keberhasilan hidupnya. Hasilnya, rata-rata skor yang diberikan oleh publik adalah 4,31. Ini artinya masyarakat memiliki kecenderungan ideologi pro pada intervensi negara dalam hal kesejahteraan rakyat.

“Secara umum, data ini menunjukkan masyarakat menginginkan agar negara lebih banyak berperan untuk kesejahteraan masyarakat. Cukup kiri jika menggunakan istilah di Amerika atau sosialis dalam istilah Eropa.” kata Saiful.

Data ini, menurut Saiful, tidak mengkonfirmasi adanya polarisasi. Alasannya karena ekstrim kanan dan kiri tidak lebih tinggi dari yang di tengah. Kalau dibuat pengelompokan dari 0 sampai 3, ini lebih rendah, dibanding yang tengah, 4 sampai 6. Ini, lanjut Saiful, menunjukkan kurva normal yang berarti masyarakat Indonesia lebih moderat dalam ideologi ekonomi. Di satu sisi, masyarakat ingin agar bisa berusaha sendiri, tapi di sisi lain juga tetap menganggap penting peran negara, karena kenyataannya banyak masyarakat yang membutuhkan peran atau bantuan negara.

Saiful melanjutkan bahwa walaupun cenderung kiri dan menginginkan intervensi negara, data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum moderat. Bahkan kalau pun masyarakat sangat ektrim ke kiri, mayoritas pro intervensi negara, itu juga tidak menunjukkan polarisasi, kata dia, karena yang di kanan atau pro-individu tidak banyak. Polarisasi, menurut Saiful, mengharusnya adanya dua kecenderungan atau dua kutup ideologis yang relatif seimbang dan besar.

Pembelahan, menurut Saiful, bisa juga terjadi dalam banyak kutub. Namun hal tersebut tidak disebut polarisasi, melainkan anarki. Cirinya adalah ada banyak kutub idelogi dan tidak ada kekuatan mayoritas yang bisa menjembatani semua keragaman dan perbedaan tersebut. Pada masyarakat yang normal, lanjut Saiful, ada kekuatan moderat yang bisa menjembatani perbedaan atau keragaman tersebut. Kekuatan moderat inilah yang bisa menyatukan masyarakat atau negara. Kalau tidak bisa disatukan, maka terjadi polarisasi atau anarki, di mana ada banyak kutub dan tidak memiliki titik temu, negara demikin bisa terancam bubar.

Saiful melihat bahwa walaupun cenderung ke kiri atau pro-negara, namun pada umumnya masyarakat Indonesia menunjukkan gejala yang normal, tidak terjadi polarisasi atau anarki.

Jika terjadi persaingan politik terutama dalam pemilihan presiden, apakah sikap dan pandangan masyarakat berubah?
Studi ini menunjukkan bahwa dalam persaingan politik antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, umumnya pemilih keduanya berada di tengah. Baik pendukung Anies maupun pendukung Ganjar, sama-sama memiliki kecenderungan ideologi kiri atau menginginkan intervensi negara dalam ekonomi. Pada posisi kanan, pro-peran individu, kedua tokoh ini memiliki pendukung yang lemah.

Kondisi ini, menurut Saiful, tidak menunjukkan bahwa masyarakat terpolarisasi. Kalau terjadi polarisasi, mestinya pendukung Anies tinggi di sebelah kanan pendukung Ganjar tinggi di sebelah kiri, dan di tengah kosong atau rendah.

“Persaingan Anies dan Ganjar tidak membuat masyarakat terpolarisasi dari spektrum ideologi ekonomi kiri dan kanan atau pro-negara dan pasar,” simpulnya.

Pola yang sama terjadi ketika Anies berhadapan dengan Prabowo. Kecenderungan pemilih keduanya pro-negara.

Demikian juga antara pemilih Ganjar dan Prabowo. Polanya juga sama.

Menurut Saiful, berdasarkan studi ini, sebenarnya kekhawatiran tentang adanya ancaman polarisasi tidak memiliki dasar empiris. Masih ada kurang lebih satu tahun sebelum Pemilu, namun Saiful meyakini masyarakat tidak bisa berubah secara drastis dalam waktu yang singkat, misalnya dari yang moderat menjadi terpolarisasi. Kampanye, menurut dia, tidak bisa mengubah sikap masyarakat dari yang moderat menjadi terpolarisasi secara ekonomi dalam waktu yang singkat. Adanya isu atau kekhawatiran tentang polarisasi, lanjutnya, lebih banyak dibesar-besarkan oleh sekelompok orang tertentu.

“Siapa pun yang maju di antara tiga nama yang paling kompetitif sekarang (Ganjar, Prabowo, atau Anies), tidak punya masalah dengan polarisasi,” tegas Saiful.

Masyarakat Indonesia, kata Saiful, umumnya adalah moderat. Dan mereka tidak bisa dipolarisasi oleh persaingan politik dalam Pilpres.

–AKHIR SIARAN PERS–

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments