Siaran Pers 3
SAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING (SMRC)
Jakarta, 24 Maret 202
Hampir semua pemilih partai menolak penundaan Pemilu. Hal ini dikemukakan oleh Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prof. Saiful Mujani, dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ yang bertajuk “Siapa Dukung Penundaan Pemilu?” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis, 24 Maret 2022.
Video utuh pemaparan Saiful Mujani bisa disimak di sini: https://youtu.be/VjqS0mue4gI
Saiful menyatakan bahwa secara umum masyarakat Indonesia menolak penundaan pemilu dan gagasan tiga periode untuk Presiden Jokowi. Tapi politisi atau tokoh masyarakat sering membuat klaim bahwa masyarakat atau konstituen mereka menginginkan demikian. Apakah fakta yang terjadi di masyarakat mendukung klaim itu?
Saiful menjelaskan bahwa adalah logis dan masuk akal orang berasumsi bahwa para pemilih Jokowi akan menginginkan dia terus menjadi presiden, demikian pula dengan yang menyatakan Presiden Jokowi berkinerja baik.
Namun terkait dengan masalah ini, kata Saiful, apakah para pemilih Jokowi itu menginginkan Jokowi kembali atau menginginkan Pemilu itu ditunda atau tidak? Survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 menunjukkan 53 persen pemilih Jokowi dan Makruf Amin tidak menginginkan Pemilu ditunda ke 2027. Hanya ada 33,2 persen pemilih Jokowi yang setuju. Sementara yang memilih Prabowo, 85 persen tidak menginginkan pemilu ditunda.
Pada kesempatan ini, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini juga membantah klaim seperti yang dikemukakan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa pemilih sejumlah partai, seperti Demokrat dan Gerindra menginginkan pemilu ditunda atau presiden tiga periode.
“Saya tidak tahu Pak Luhut dapat informasi dari mana. Data dari survei nasional tidak demikian,” kata Saiful.
Pemilih PDIP yang menginginkan tetap dua periode untuk jabatan presiden sebanyak 82 persen, pemilih Golkar 89 persen, Gerindra 79 persen, Nasdem 95 persen, PKB 92 persen, Demokrat 83 persen, PKS 82 persen, PAN 92 persen, dan PPP 92 persen.
Data ini menunjukkan bahwa rata-rata di atas 80 persen pemilih partai yang menginginkan agar jabatan presiden tetap 2 periode. Sementara yang menginginkan perubahan periodisasi presiden, kalau digabung, hanya sekitar 13 persen.
Tentang aspirasi pemilu diundur ke 2027, pemilih PDIP yang menolak gagasan itu sebanyak 79 persen, Nasdem 92 persen, Demokrat 87 persen, PKS 85 persen, PKB 83 persen, PAN 100 persen, Golkar 84 persen, Gerindra 82 persen, dan PPP 95 persen.
Data-data ini menujukkan, menurut Saiful, elit politik yang bicara tentang penundaan Pemilu tidak memiliki dasar.
“Jadi tidak ada dasar empiris untuk mengklaim bahwa pemilih Demokrat, Gerindra, dan lain-lain menginginkan pemilu ditunda. Umumnya tidak ingin aturan-aturan terkait pemilu dan masa jabatan presiden tidak ingin diubah,” lanjutnya.
Saiful menyatakan bahwa bicara tidak atas dasar fakta adalah sesuatu yang cukup memprihatinkan.
Sementara opini mengenai Pemilih PKB sendiri 92 persen tidak ingin Pemilu ditunda. Nah, Cak Imin mewakili siapa ketika dia mengatakan rakyat menginginkan Pemilu ditunda?
Saiful juga menambahkan data mengenai penundaan pemilu berdasarkan perasaan bagian dari Ormas Islam. Berbeda dari pernyataan Ketua Umum PBNU, Yahya Tsaquf, bahwa penundaan pemilu adalah sesuatu yang rasional, warga yang mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, 71,3 persen menyatakan tidak setuju penundaan Pemilu.
Massa Muhammadiyah juga demikian. Sebanyak 80,7 persen massa Muhammadiyah menolak ide penundaan pemilu. Sementara penolakan dari yang merasa bukan bagian Muhammadiyah atau NU tapi bagian dari ormas lain sekitar 69,8 persen. Sedangkan yang merasa bukan bagian dari ormas mana pun sekitar 70,4 persen.
“Kita berharap aspirasi masyarakat ini didengarkan oleh para elit,” tutup Saiful
—Siaran Pers—
