Siaran Pers
SAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING (SMRC)
Jakarta, 24 Mei 2022
Kinerja pemerintah menyumbang penilaian warga terhadap kinerja demokrasi. Demikian paparan pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, pada program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode “Kinerja Pemerintah Menentukan Kinerja Demokrasi?” yang tayang di kanal YouTube SMRC TV pada Selasa, 24 Mei 2022. Episode ini untuk mengenang peringatan 24 tahun Reformasi.
Video utuh pemaparan Saiful Mujani bisa disimak di sini: https://youtu.be/KUIrcRPDBSM
Mengutip data Freedom House dan data survei nasional SMRC, Saiful menunjukkan demokrasi di Indonesia sedang mengalami penurunan. “Lalu, yang penting diketahui adalah mengapa penilaian demokrasi di Indonesia menurun? Apa variable yang berhubungan langsung dengan penurunan tersebut?” kata Saiful.
Menurut Saiful, ada beberapa penjelasan yang bisa dipakai untuk menjelaskan tentang penurunan ini. Salah satunya adalah kinerja pemerintah. “Kalau kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari itu menurun, maka itu berdampak pada kinerja demokrasi itu sendiri,” kata Saiful.
“Jika masyarakat kita melihat kondisi demokrasi kita memburuk, itu karena masyarakat melihat pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan buruk. Jadi, masyarakat menilai kinerja demokrasi dari aspek yang sangat praktis. Tidak melulu pada aspek yang konseptual-abstrak,” kata Saiful.
Menurut Saiful, untuk menilai kinerja pemerintah banyak dimensinya. “Tapi yang cukup sederhana dan merangkum kompleksitas variable itu adalah penilian terhadap kinerja presiden. Seberapa puas masyarakat dengan kerja Presiden Jokowi, misalnya. Apakah mereka puas atau tidak puas. Sangat puas atau sangat tidak puas,” kata Saiful.
Berdasar data survei opini publik nasional SMRC sejak 2009, dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, Saiful menemukan publik yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja presiden, akan mengatakan positif atau puas dengan kinerja demokrasi. (lihat table 1)
“Sebaliknya, warga yang menilai kinerja presiden tidak memuaskan, maka itu akan membuat publik tidak puas dengan kinerja demokrasi,” tambah Saiful.
“Jadi, bagaimana cara memperkuat penilaian terhadap demokrasi, ya bikinlah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Karena itu pada gilirannya berefek positif terhadap demokrasi itu sendiri,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu. “Kalau pemerintah buruk kinerjanya, itu betul-betul ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi.”
Saiful menjelaskan banyak indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah. Misalnya soal pembangunan infrastruktur dan ekonomi. “Dalam soal ekonomi, kita memang banyak melakukan pembangunan. Tapi masyarakat tidak biasa dengan utang. Walau pemerintah menyakinkan bahwa itu masih aman, tapi masyarakat secara umum menilai itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam melihat atau menilai dari kinerja presiden,” tandas Saiful.
Selain infrastruktur dan ekonomi, menurut Saiful banyak aspek lain yang juga harus diperhatikan adalah yang terkait civil liberty. “Contohnya bagaimana polisi menangani masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, demonstrasi, dan lain. Itu juga menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi,” kata Saiful.
Hal lain yang ikut menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi, tambah Saiful, adalah kondisi ekonomi. “Publik yang menilai kondisi ekonomi lebih baik, itu memperkuat kinerja demokrasi. Sebaliknya, yang mengatakan kondisi ekonomi lebih buruk, kepuasan terhadap kinerja demokrasi rendah sekali,” kata Saiful.
“Jadi, ada hubungan antara kondisi ekonomi dengan kepuasan terhadap kinerja demokrasi,” kata Saiful.
Saiful menambahkan, korelasi antara kinerja pemerintah dengan kinerja demokrasi terjadi negara-negara Eropa Barat. “Bagi negara-negara yang sudah menganut demokrasi, korelasi keduanya sangat. Kinerja pemerintah yang buruk bisa mengancam kinerja demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, kalau pemerintah kinerjanya baik, itu akan memperkuat demokrasi,” tutup Saiful.
–AKHIR SIARAN PERS-
