Jakarta-Taklale, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengecam pernyataan Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha yang menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong dan pura-pura peduli terhadap masyarakat.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PRIMA, Alif Kamal, menyebut bahwa Giring terlalu munafik karena hanya menuding Anies dan tidak berani menunjukkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang notabene PSI tergabung dalam koalisinya.
Menurut Alif, sebagai pimpinan partai seharusnya Giring bisa melihat persoalan lebih adil dan komprehensif. Kritik Giring harus juga ditujukan kepada pemerintah pusat yang juga memiliki sederet catatan kebohongan dalam janji politiknya.
Alif Kamal-Wakil Ketua Umum DPP PRIMA
“Harusnya kritik serupa juga diarahkan kepada pemerintahan Jokowi, ini kan tidak,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/09/2021).
Alif mengibaratkan, kritikan Giring tersebut ibarat memukul air terpercik di muka sendiri. PSI sebagai partai yang tergabung dalam koalisi dan mendukung pemerintahan Jokowi mestinya merasa malu karena berada pada lingkaran pemerintahan yang memiliki banyak sekali cacatan kebohongan dan hanya pandai mengobral janji politik.
“Sebelum PSI terbentuk, Jokowi sudah banyak mengingkari janji politiknya, tapi PSI tidak pernah mengkritisi seperti yang mereka lakukan pada Anies Baswedan,” tandasnya.
Ia juga membeberkan sejumlah kebohongan dan janji politik yang tidak dilaksanakan oleh Jokowi sejak memimpin tahun 2014 silam, seperti janji untuk tidak akan berutang lagi dan akan menggunakan APBN secara efisien dan tepat sasaran.
“Faktanya utang saat ini sebesar 415,1 miliar dollar AS atau setara Rp 5.971 triliun. Yang membuat Jokowi mendapat gelar kehormatan ‘Raja Utang’,” tegas Alif.
Alif melanjutkan, Jokowi juga tidak menepati janjinya untuk menuntaskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Padahal, dia pernah berjanji untuk menuntaskan kasus tersebut.
“Bahkan saat ini pemerintahan sudah di penuhi dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM masa lalu,” imbuhnya.
Alif mengungkapkan, Presiden Jokowi sebenarnya juga memiliki banyak sekali catatan kebohongan lainnya seperti janji penuntasan kasus Novel Baswedan, penguatan KPK dan pemberantasan korupsi, tidak akan membagi-bagi kekuasaan, serta akan merebut kembali Indosat dari tangan asing.
“Kenyataannya sekarang, semua janji-janji itu hanya bohong belaka, Giring berani tidak untuk menyebut Jokowi pembohong?” tutupnya.