Rabu, Mei 25, 2022

PENILAIAN BURUK DALAM PENEGAKAN HUKUM NAIK DALAM DUA TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI PERIODE KEDUA

Wajib dibaca

Jakarta-Taklale.Com, Dalam dua tahun pemerintahan Joko Widodo di periode kedua, penilaian buruk pada penegakan hukum mengalami kenaikan. Kesimpulan ini muncul dalam hasil survei nasional opini publik yang dilakukan Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMCR).

Survei opini publik ini digelar pada 15 – 21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).

Baca Juga  78 PERSEN RAKYAT TIDAK MENGHENDAKI AMANDEMEN UUD 1945

Dalam presentasinya, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, menyatakan bahwa warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik sekitar 44,8 persen. Sementara yang menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk sekitar 24,8 persen. Dan ada 27,2 persen yang menilai sedang saja. Yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 3,1 persen.

Meski persentase yang menilai positif pada kondisi penegakan hukum lebih banyak dari yang menilai sebaliknya, namun persepsi publik cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir. Abbas menjelaskan bahwa yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,8 persen pada survei September 2021.

Baca Juga  SAIFUL MUJANI: AMANDEMEN UUD 1945 TERJADI KARENA ALASAN OBYEKTIF BANGSA SEDANG KRISIS

“Persepsi atas kondisi penegakan hukum memburuk di masa Covid-19 ini dan belum kembali pulih ke masa sebelum pandemi,” terang Abbas dalam rilis bertajuk ‘Evaluasi Publik Nasional Dua Tahun Kinerja Presiden Jokowi’ secara online di Jakarta pada 19 Oktober 2021.

SIARAN PERS 3
SAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING (SMRC) – Jakarta, 19 Oktober 2021

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Hukum, HAM & Politik

SAIFUL MUJANI: KINERJA PEMERINTAH MENENTUKAN KINERJA DEMOKRASI

Siaran Pers SAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING (SMRC) Jakarta, 24 Mei 2022 Kinerja pemerintah menyumbang penilaian warga terhadap kinerja demokrasi. Demikian paparan...

Berita yang mungkin kamu suka