Senin, Mei 23, 2022

Lindungi Mafia Pajak, PRIMA Sebut UU HPP Pro Oligarki

Wajib dibaca

Jakarta-TAKLALE.COM, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyebut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI dalam Sidang Paripurna Kamis (7/10/2021) sebagai UU pro oligarki dan melindungi mafia pajak.

Juru Bicara PRIMA, Mesak Habari menegaskan, ketentuan perundang-undangan yang pro terhadap oligarki harus segera dihentikan, termasuk UU HPP ini.

Menurutnya, orang-orang super kaya di Indonesia harus dikenai pajak yang tinggi dan mereka yang melakukan penggelapan pajak harus dihukum seberat-beratnya.

“Harta kekayaan mereka harus disita oleh negara, bukan malah mafia-mafia pajak ini dilindungi,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Mesak menyayangkan, UU HPP tidak melakukan antisipasi perilaku orang super kaya yang berpotensi melakukan pengemplangan pajak dan menyembunyikan aset yang dimiliki untuk menghindari kewajiban pajak.

Baca Juga  SIKAP PRIMA TERHADAP KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS PURWOREJO JAWA TENGAH

Apalagi, lanjutnya, sebagaimana dilaporkan dalam Panama Papers dan Pandora Papers banyak orang-orang super kaya dan para pejabat di Indonesia yang berusaha menyembunyikan asetnya di negara bebas pajak.

“Kenaikan pajak jadi 35℅ untuk super rich tidak akan ada artinya. Oligarki super kaya tetap dapat menimbun kekayaan dalam jumlah sangat besar di tengah penderitaan rakyat dan defisit anggaran negara,” kata dia.

Jubir asal Maluku Utara ini juga menilai bahwa kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang dicanangkan pemerintah beberapa waktu yang lalu sudah terbukti gagal.

Baca Juga  Pernyataan Sikap Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) Usut Tuntas Skandal Bisnis PCR!

Mestinya, lanjut Mesak, pemerintah menyita paksa kekayaan orang-orang yang melakukan penggelapan pajak dan menarik semua aset mereka yang tersimpan di luar negeri.

“Kepatuhan sukarela bisa jadi alasan untuk setiap orang terbebas dari wajib pajak, mafia pajak akan beramai-ramai melaporkan diri, dan kemudian mereka mendapatkan kemudahan, setelah bertahun-tahun tidak bayar pajak, sedangkan rakyat biasa tidak pernah bisa lolos dari pajak,” tandasnya.

Mesak menuding bahwa pemerintah saat ini dikontrol oleh segelintir orang super kaya dan menjadi bagian dari oligarki yang sedang bekerjasama menjerumuskan Indonesia menuju jurang kehancuran.

“Itu membuktikan bahwa pemerintahan saat ini dikontrol oligarki atau menjadi bagian dari oligarki,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Hukum, HAM & Politik

SMRC: KEBEBASAN SIPIL INDONESIA MEMBURUK

Siaran Pers SAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING (SMRC) Jakarta, 21 Mei 2022 Kebebasan sipil Indonesia memburuk. Demikian temuan survei Saiful Mujani Research...

Berita yang mungkin kamu suka