Ganjar Pranowo sedang naik daun, pasalnya sejumlah hasil survei menyatakan hal tersebut. Terakhir, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Ganjar (15,7%), sudah melampaui Anies Baswedan (14,6%), bahkan Prabowo Subianto yang hanya mendapat dukungan publik sebanyak 11,1%.

Survei yang dilakukan 13-17 April 2021 di 34 provinsi itu menunjukkan kecenderungan (trend) penurunan pada Prabowo Subianto, trend fluktuasi (naik turun) pada Anies Baswedan, dan stagnan untuk Ganjar Pranowo. Dalam survei, trend adalah rujukan penting, dan stagnasi menunjukkan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Pada survei September 2020, suara Ganjar bahkan sempat turun.

Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengubah trend stagnan itu?

Pertama-tama, adalah membuat dirinya terus dalam ranah perbincangan orang. Semakin sering dibicarakan, semakin baik. Terlepas tidak diundangnya Ganjar Pranowo dalam acara internal PDI Perjuangan di Semarang sebagai sebuah drama atau bukan, setidaknya media dan publik ramai membicarakan nama Ganjar, bahkan mungkin hingga seminggu ke depan.

Selain drama, penciptaan frasa dan penggunaan diksi akan memicu trending topic. Prabowo Subianto banyak sekali menggunakan diksi yang menuai pembicaraan khalayak ramai. Di Kampanye Akbar, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Prabowo menggunakan diksi diperkosa untuk menggambarkan kondisi ibu pertiwi. Pada momen yang sama, Prabowo juga menggunakan terminologi Jawa yang dianggap sangat kasar “ndasmu” untuk mengejek pertumbuhan ekonomi Jokowi yang ‘hanya’ 5%.

Prabowo kemudian terkenal dengan diksi bocor, tampang Boyolali, serta beberapa lainnya, dan media mengeksploitasi hal tersebut. Hasil akhirnya, Prabowo dibicarakan orang, bukan Jokowi. Taktik ini sejalan dengan yang dikatakan Noam Chomsky dalam Politik Kuasa Media. Bahkan untuk wacana tes mengaji pun, bukan Jokowi yang dibicarakan, tapi Prabowo. Muncul pro kontra apakah Prabowo bisa mengaji atau tidak.

Kedua, mencari dukungan publik seluas-luasnya. Ada beberapa strategi yang dipakai, yang paling ampuh di Indonesia adalah strategi playing victim. Dikuyo-kuyo atau mengambil posisi sebagai korban, yang lemah yang tertindas, menjadi terminologi terkenal ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertarung melawan Megawati Soekarnoputri sebagai petahana. Publik bersimpati, dan SBY menang.

Peristiwa Jokowi dikuyo-kuyo Bibit Waluyo perihal bekas pabrik es di Solo juga muncul ketika Jokowi bertarung di Jakarta, dan lagi, saat Bibit Waluyo bersaing dengan Ganjar Pranowo di Pilgub Jateng 2013 silam. Bibit Waluyo adalah Gubernur petahana yang periode sebelumnya maju sebagai kader PDI Perjuangan.  Strategi dikuyo-kuyo ini dipercayai banyak pihak sebagai hal yang masih ampuh untuk memperoleh simpati khalayak.

Apakah strategi playing victim ini sedang (dan akan) diduplikasi oleh Ganjar Pranowo? Kita lihat saja nanti.

Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah menelisik kebiasaan partai politik yang menaunginya, sekaligus untuk menjawab, apakah kisruh ini akan memberi ganjaran menguntungkan bagi seorang Ganjar Pranowo?

Pertama, PDI Perjuangan adalah partai yang sangat fleksible. Sejak kekalahan oleh Poros Tengah dan Pilpres langsung melawan SBY, justru PDI Perjuangan yang paling banyak berbenah. Hingga kini, semua partai politik yang punya kursi di parlemen, hampir pasti mencalonkan Ketua Umum mereka sebagai Calon Presiden (Capres) dan atau Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sementara PDI Perjuangan telah terbukti mencapreskan Jokowi, sosok kader partai biasa, bukan Ketua Umum, bukan pengurus Pusat Partai.

Artinya, tak ada yang tabu bagi PDI Perjuangan untuk mencapreskan non ‘orang pusat’. Ketidaktabuan ini juga menyiratkan banyaknya alternatif pilihan bagi PDI Perjuangan. Setidaknya bisa dibaca demikian.  Juga bukan hal tabu ketika Hasto Kristiyanto memecahkan rekor dengan kembali terpilih sebagai Sekjen partai Banteng tersebut.

Kedua, PDI Perjuangan hampir pasti menentukan calonnya di saat paling akhir, last minute. Kebiasaan ini oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai langkah terlambat, sementara calon lain mulai tekan tombol start, PDI Perjuangan bahkan belum menentukan pilihan. Di sisi lain, langkah ini justru strategis, tidak terburu-buru, sambil terus mengamati dialektika lapangan dengan lebih cermat.

Ketika akhir November 2012, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis 36 nama Capres di Manggala Wanabakti, Jakarta, nama Jokowi masuk di ujung riset. Pada rilis yang menjadi buah bibir, bahkan SBY pun mendiskusikannya secara terbuka itu, berderet politisi ‘pusat’, baik jabatan struktural kepartaian di tingkat pusat maupun mereka yang malang melintang di pusat kekuasaan, Jakarta.

Jokowi terbilang sebagai orang baru, jika disandingkan dengan 35 nama lainnya, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani.

Saat itu, semua pihak, terutama Prabowo Subianto, menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri perihal pencapresan. Sebagai yang memutuskan paling akhir, PDI Perjuangan justru datang sebagai pihak yang paling ditunggu keputusannya. Dan keputusan Megawati tersebut, terbukti mengubah banyak peta permainan yang sudah disiapkan oleh partai politik lainnya.

Ketiga, sebagai pemenang pemilu dan pilkada di banyak wilayah, PDI Perjuangan terbukti sangat cermat memilih calon yang akan diajukannya. Kendatipun mengalami berbagai dialektika dan konflik internal yang nampak begitu besar.

Dalam kasus Ahok misalnya, bahkan Kantor Pusat DPP PDI Perjuangan, di jalan Pangeran Diponegoro No 58 itu beberapa kali disambangi massa Anti Ahok. Mereka mendesak agar DPP tak mencalonkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Massa aksi datang dari berbagai kelompok seperti Jaringan Rakyat Miskin Jakarta, Risma Dahsyat, ProRisma, Karisma, hingga Projo Jakarta Pusat.

Keputusan akhir, Ahok maju berbaju PDI Perjuangan. Jika isu SARA terburuk dalam situasi pemilihan langsung tak digunakan, banyak pihak percaya, Ahok tak terkalahkan. Setelah bebas menjalani hukuman, Ahok akhirnya justru memilih PDI Perjuangan sebagai rumahnya, bukan PSI (Partai Solidaritas Indonesia) misalnya, partai yang oleh banyak orang digambarkan paling gigih mendukung pria bernama asli Basuki Tjahaya Purnama tersebut.

Berkaca dari situasi tersebut, meski banyak penolakan pada sosok Ganjar Pranowo, itu tak menyiratkan apapun, selain karena perhelatan masih panjang, PDI Perjuangan semakin terbukti luwes dan lincah memainkan tiap-tiap kartunya.

Situasi berubah. Di jaman baru ini, kebesaran partai mampu mengerek calon dan kader, juga sebaliknya, kualitas kader mampu mendongkrak kebesaran partai. Jika PDI Perjuangan sudah membuktikan pada kasus Jokowi, bukan tidak mungkin hal ini akan berulang pada sosok Ganjar.

Tinggal bagaimana memainkan kartu secara elegan, agar suara Ganjar tak alami stagnasi pada hasil-hasil survei berikutnya.

Jadi apakah kisruh ini hanya drama belaka? Jika tak ada pihak di luar sana menjadikan Ganjar sebagai nyanyian, bukan tak mungkin, pihak dalam yang memainkan gendang, agar semua orang turut berdendang.

Joaquim Rohi

Magister Political Science, RUDN University, Moscow. Member IRYA (Indonesian – Russian Youth Association). 

(Tulisan ini dimuat pada kupangterkini.com pada 26 Mei 2021-foto kupangterkini.com/jppn)