Senin, Mei 23, 2022

DPP PRIMA Sayangkan Tindak Represif dan Penangkapan Massa Aksi

Wajib dibaca

Jakarta – Taklale.Com, Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP PRIMA), Farhan Abdillah Dalimunthe menyayangkan tindak represif dan penangkapan terhadap massa aksi yang menolak aktivitas tambang PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) di Konawe Selatan, Sabtu 18 September 2021.

Farhan melihat adanya penyalahgunaan kewenangan dan diskriminasi keberpihakan dari aparat keamanan yang lebih melindungi korporasi ketimbang masyarakat. Masyarakat yang memperjuangkan haknya justru ditangkap dan dibungkam.

“Pihak kepolisian harus menunjukkan integritasnya dengan segera membebaskan semua massa aksi yang ditangkap. Kalau alasannya adalah masyarakat ditangkap karena melewati jam 18.00 sesuai UU maka yang harus disalahkan adalah PT. GMS karena tidak segera menemui massa aksi sebelum jam tersebut”, tegas Farhan melalui keterangannya kepada awak media, Minggu (19/09/2021).

Baca Juga  Haris Azhar dan Fatia Ditetapkan Tersangka, PRIMA: Preseden Buruk bagi Demokrasi Indonesia

Farhan meminta agar aparat kepolisian tidak lagi melakukan tindakan represif kepada warga negara yang ingin menyuarakan aspirasinya.

“Aparat kepolisian harus menjadi penengah konflik dan berada di posisi yang netral atau tidak berpihak. Segera bebaskan Anhar Ketua LMND Kota Kendari serta dua nelayan yakni Erwin dan Abdul Basir yang ditangkap saat aksi unjukrasa agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan”, tandas Farhan.

Sebelumnya, sebanyak 700-an masyarakat dari desa Sangi-Sangi dan Ulu Sawa Kabupaten Konawe Selatan melakukan unjukrasa di Site PT. GMS terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Masyarakat menuntut penghentian aktivitas PT GMS yang diduga telah mencemarkan lingkungan di Kecamatan Laonti.

Baca Juga  Buruh Toko ditetapkan sebagai Ketua DPW PRIMA NTT

Untuk diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe Selatan sendiri pernah menyurati manajemen perusahaan PT. GMS pada Juni 2021 yang lalu karena tidak melaporkan rancangan pengolahan lingkungan dan penataan limbah B3.

Kemudian, baru-baru ini setidaknya sudah dua kali PT. GMS dihearing oleh DPRD Sultra akibat aktivitasnya yang telah mencemari lingkungan wilayah Kecamatan Laonti. Terlebih, satu kapal tongkang yang sedang memuat ore nikel pernah karam di perairan Laonti dan menumpahkan material ore di laut. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Hukum, HAM & Politik

SMRC: KEBEBASAN SIPIL INDONESIA MEMBURUK

Siaran Pers SAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING (SMRC) Jakarta, 21 Mei 2022 Kebebasan sipil Indonesia memburuk. Demikian temuan survei Saiful Mujani Research...

Berita yang mungkin kamu suka