Senin, Mei 23, 2022

PRIMA : ATURAN BARU JHT MERUGIKAN BURUH

Wajib dibaca

Jakarta-Taklale.Com, Pemerintah membuat aturan baru tentang JHT yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dimana setiap peserta baru bisa mencairkan dananya setelah usia 56 tahun.

Aturan ini, menururt Lukman Hakim, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengurangi manfaat bagi pekerja. Jika dalam aturan lama yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2015 syarat pencairan JHT adalah minimal 10 tahun terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Peserta bisa dapat sebagian dana JHT tanpa perlu keluar dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, tapi jumlahnya hanya 10% dari saldo untuk persiapan pensiun, dan 30% untuk pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah pertama. Dan baru bisa ambil seluruhnya pada usia 56 tahun.

Baca Juga  Presiden Larang Menteri Bicara Isu Penundaan Pemilu dan 3 Periode, PRIMA: Kalau Masih Ada yang Bicara Layak Dicopot!

Dalam aturan baru, manfaat JHT hanya akan diterima setelah usia 56 tahun. Jadi manfaat tambahan 10% dan 30% untuk pembiayaan KPR tidak ada lagi. Padahal dengan adanya JKP para buruh sangat menyambut dengan baik, karena selain dapat manfaat JHT juga dapat tambahan dana ketika mereka kehilangan pekerjaa. Jadi sudah jelas aturan baru ini merugikan buruh. Kemenaker beralasan bawa sekarang sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan Pesangon maka JHT dikembalikan ke tujuan JHT.

Baca Juga  Menuju Pemilu, DPW PRIMA NTT Silaturahmi di Bawaslu

Menurut Lukman alasan itu mengada-ada karena JKP dan pesangon berbeda peruntukannya yaitu bukan untuk KPR.  Sepertinya aturan baru ini hanya untuk menahan seratus persen dana JHT para pekerja sehingga dapat dialokasikan ke hal-hal lain. (sumber : PRIMA)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Hukum, HAM & Politik

SMRC: KEBEBASAN SIPIL INDONESIA MEMBURUK

Siaran Pers SAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING (SMRC) Jakarta, 21 Mei 2022 Kebebasan sipil Indonesia memburuk. Demikian temuan survei Saiful Mujani Research...

Berita yang mungkin kamu suka